Bengkulu – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu menerima kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI yang dipimpin oleh Hj. Eko Kurnia Ningsih, Kamis (6/8/2026), dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi keimigrasian.
Kunjungan tersebut menjadi forum strategis untuk membahas pelaksanaan pelayanan keimigrasian, penguatan fungsi pengawasan, serta berbagai inovasi layanan yang telah dihadirkan bagi masyarakat. Melalui sinergi antara Komisi XIII DPR RI dan Direktorat Jenderal Imigrasi, diharapkan kualitas pelayanan publik di bidang keimigrasian semakin profesional, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu, Made Nur Hepi Juniartha, memaparkan capaian kinerja Kantor Imigrasi Bengkulu beserta berbagai inovasi yang telah dilaksanakan dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan fungsi keimigrasian di Provinsi Bengkulu. Paparan tersebut mencakup perkembangan pelayanan paspor, pengawasan orang asing, capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hingga berbagai program jemput bola yang memberikan kemudahan akses layanan kepada masyarakat.
Selain itu, Kepala Kantor Imigrasi juga menjelaskan berbagai langkah pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang telah dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Bengkulu melalui penguatan pengawasan permohonan paspor, edukasi kepada masyarakat, koordinasi lintas instansi, serta penyebarluasan informasi keimigrasian sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap modus pemberangkatan pekerja migran nonprosedural yang berpotensi menjadi korban TPPO.
Komisi XIII DPR RI juga menerima paparan mengenai pembentukan Desa Binaan Imigrasi sebagai salah satu strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam memperluas jangkauan edukasi keimigrasian hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan literasi masyarakat mengenai keimigrasian, mencegah terjadinya pelanggaran keimigrasian, serta memperkuat upaya pencegahan TPPO melalui peran aktif pemerintah desa dan masyarakat.
Tidak hanya itu, Kepala Kantor Imigrasi Bengkulu turut menyampaikan rencana pengembangan organisasi melalui usulan pembentukan Kantor Imigrasi di Kabupaten Kaur dan Kabupaten Rejang Lebong. Rencana tersebut diharapkan dapat mendekatkan akses layanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah selatan dan timur Provinsi Bengkulu, sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pelayanan, penegakan hukum, dan pengawasan keimigrasian.
Melalui kunjungan kerja ini, Komisi XIII DPR RI memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Provinsi Bengkulu, sekaligus memberikan dukungan terhadap berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan kelembagaan Direktorat Jenderal Imigrasi. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu terus berkomitmen menghadirkan pelayanan yang profesional, berintegritas, dan inovatif sesuai arahan Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko, sebagai wujud nyata semangat Imigrasi untuk Rakyat.
