KAUR, 19 MEI 2026 – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu menggelar rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) Kabupaten Kaur di Aula Hotel Zalfa, Kabupaten Kaur, pada Selasa (19/5/2026). Pertemuan lintas instansi ini diinisiasi guna memperkuat sinergitas dan kolaborasi dalam memantau serta mengawasi keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA) di wilayah tersebut.
Acara ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bengkulu, Victor Manurung; Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu, Made Nur Hepi Juniartha; serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kaur, Usadi Dinata. Selain unsur pimpinan, rapat ini juga diikuti oleh perwakilan dari berbagai instansi strategis, mulai dari jajaran Kepolisian Resort Kaur, Kodim 0409 Bengkulu Selatan, Kejaksaan Negeri Kaur, Badan Intelijen Negara (BIN) daerah, jajaran Camat se-Kabupaten Kaur, hingga berbagai instansi sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bengkulu, Victor Manurung, menegaskan pentingnya wadah koordinasi ini. Menurutnya, dinamika pergerakan orang asing memerlukan perhatian kolektif yang tidak bisa bertumpu pada satu instansi saja.
"Adanya rapat Tim PORA ini sangat penting sebagai bentuk sinergi nyata antar-instansi untuk bersama-sama menjaga keamanan serta kedaulatan negara, khususnya dalam hal pengawasan orang asing di Kabupaten Kaur," ujar Victor dalam arahannya.
Memasuki sesi inti, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu, Bayu Eka Permana, menyampaikan pemaparan teknis mengenai peta kerawanan dan isu aktual di lapangan. Bayu menyoroti tiga klaster pengawasan utama, yakni aktivitas WNA di area pertambangan dan perkebunan, mobilitas Jamaah Tabligh lintas negara, hingga fenomena perkawinan campur.
"Kita perlu memperkuat kewaspadaan terhadap potensi keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang aktif di sektor pertambangan, perkebunan, maupun budidaya di wilayah Kaur. Oleh karena itu, jalur logistik darat dan deteksi dini di tingkat desa harus terus dioptimalkan bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum," jelas Bayu dalam paparannya.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif antar-instansi. Perwakilan dari unsur intelijen, kepolisian, dan pemerintah daerah saling bertukar data, menyamakan persepsi, sekaligus merumuskan solusi taktis atas isu-isu kewarganegaraan dan ketenagakerjaan asing yang berpotensi muncul di Kabupaten Kaur. Melalui forum ini, seluruh anggota Tim PORA berkomitmen untuk memperketat pelaporan berjenjang demi menjaga stabilitas keamanan wilayah.
Melalui komitmen tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu akan terus meningkatkan intensitas pengawasan lapangan secara berkala, membangun sistem pelaporan yang cepat, serta memperkuat koordinasi aktif dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum demi menjaga stabilitas dan kondusivitas keamanan daerah. Langkah strategis ini merupakan manifestasi nyata dari pelaksanaan program utama jajaran keimigrasian, yaitu "Imigrasi untuk Rakyat" yang digagas oleh Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, dengan tujuan agar kehadiran imigrasi mampu memberikan rasa aman, berkontribusi positif bagi kesejahteraan, serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
