Bengkulu — Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu mengimbau seluruh Warga Negara Asing yang berada di Indonesia, khususnya di wilayah kerja Imigrasi Bengkulu, agar selalu memastikan izin tinggalnya masih berlaku. Imbauan ini penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran keimigrasian berupa overstay, yakni kondisi ketika Orang Asing masih berada di wilayah Indonesia setelah masa berlaku izin tinggalnya berakhir.
Setiap WNA diharapkan memahami bahwa keberadaan Orang Asing di Indonesia wajib didasarkan pada izin tinggal yang sah dan masih berlaku. Karena itu, pemegang visa maupun izin tinggal, termasuk penjamin atau sponsor, perlu secara aktif mengecek tanggal kedaluwarsa izin tinggal serta mengurus perpanjangan sebelum batas waktu berakhir.
Ketentuan mengenai overstay diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam Pasal 78 ayat (1) disebutkan bahwa Orang Asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada di wilayah Indonesia kurang dari 60 hari dari batas waktu izin tinggal dikenai biaya beban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun besaran biaya beban tersebut mengacu pada ketentuan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak bidang keimigrasian yang berlaku, yakni Rp1.000.000 per orang per hari bagi Orang Asing yang berada di wilayah Indonesia melampaui waktu tidak lebih dari 60 hari dari izin keimigrasian yang diberikan. Ketentuan tarif ini tercantum dalam daftar biaya keimigrasian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku, dan masih menjadi acuan tarif layanan keimigrasian pada tahun 2026.
Sementara itu, berdasarkan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, apabila Orang Asing tidak membayar biaya beban tersebut, maka dapat dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan. Selanjutnya, dalam Pasal 78 ayat (3) ditegaskan bahwa Orang Asing yang telah berakhir masa berlaku izin tinggalnya dan masih berada di wilayah Indonesia lebih dari 60 hari dari batas waktu izin tinggal juga dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu, Made Nur Hepi Juniartha, menegaskan bahwa kepatuhan terhadap izin tinggal merupakan bentuk penghormatan terhadap hukum Indonesia. Menurutnya, WNA maupun penjamin harus memahami bahwa izin tinggal bukan sekadar dokumen administratif, tetapi dasar legal keberadaan Orang Asing selama berada di wilayah Indonesia.
Imigrasi Bengkulu juga mengajak penjamin, perusahaan, keluarga, maupun pihak yang menghadirkan WNA ke Indonesia untuk turut bertanggung jawab dalam memantau masa berlaku izin tinggal Orang Asing yang dijaminnya. Langkah ini penting agar keberadaan WNA di Indonesia tetap tertib, sah, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Melalui imbauan ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu terus memperkuat edukasi, pelayanan, dan pengawasan keimigrasian kepada masyarakat maupun WNA. Sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, semangat Imigrasi untuk Rakyat diwujudkan tidak hanya melalui pelayanan yang humanis, tetapi juga melalui penegakan aturan yang tegas, profesional, dan berkeadilan.
