Direktorat Jenderal Imigrasi telah banyak memunculkan inovasi sebagai terobosan untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat, misalnya permohonan pelayanan keimigrasian secara online. Salah satu inovasi yang telah diluncurkan adalah pendaftaran permohonan Paspor RI secara online/elektronik. Hal ini juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.

Untuk lebih mengenalkan prosedur pendaftaran permohonan Paspor RI secara online /elektronik tersebut kepada masyarakat, Kantor Imigrasi Bengkulu pada tanggal 09 Maret 2017 mengadakan sosialisasi tentang Pendaftaran Permohonan Paspor RI Secara Online, bertempat di Aula Kantor Imigrasi Bengkulu. Peserta sosialisasi terdiri dari instansi pemerintah, sekolah, warga masyarakat dan media cetak maupun elektronik. Sebagai Narasumber pada kegiatan tersebut adalah PLT. Kepala Divisi Keimigrasian, bapak Himron, SH. dan Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian, bapak Junior M. Sigalingging, SH., MH. Hadir pula Kepala Ombudsman Perwakilan Bengkulu dan beberapa pejabat dari instansi terkait.

Pada kesempatan tersebut, disampaikan juga pemahaman tentang kebijaksanaan pemerintah terkait pencegahan keberangkatan TKI ke luar negeri yang tidak sesuai dengan prosedur, seperti meminta rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota apabila ada pemohon paspor yang mengaku akan melaksanakan ibadah Umroh/Haji Khusus. Selain itu apabila ditemukan ada kecurigaan akan bekerja ke luar negeri dengan alasan wisata harus melampirkan buku tabungan atas nama pemohon dengan nominal sekurang-kurangnya Rp 25.000.000.

Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini diharapkan menjadi sarana pemberian pemahaman kepada masyarakat  tentang sehingga masyarakat terbantu dalam mengajukan Paspor RI dengan mudah, cepat, nyaman dan transparan. Juga terjalin koordinasi yang sinergis antar instansi terkait untuk melakukan upaya-upaya pencegahan keberangkatan TKI secara ilegal ke luar negeri.