UntIMG_1480uk meningkatkan kapasitas kerja SDM dan dalam rangka meningkatkan pencapaian terget kinerja dan dalam rangka menyambut era Masyarakat Ekonomi  Asean (MEA), Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dan Kantor Imigrasi Kelas I Bengkulu mengadakan sosialisasi peningkatan target kinerja dan juga dengan penyampaian kesiapan pemerintah dalam hal ini Direktorat  Jenderal Imigrasi untuk menyambut Masayarakat Ekonomi Asean (MEA). Kegiatan dilaksanakan tanggal 2 Februari 2016 di aula Kantor Imigrasi Bengkulu, menjadi narasumber adalah Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, Kepala Bidang Intelejen, Penindakan, Sistem Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, serta Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bengkulu. Kegiatan tersebut diikuti oleh para pejabat struktural dan staf di lingkungan Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dan Kantor Imigrasi Kelas I Bengkulu.

Pada sesIMG_1450i I oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bengkulu dibahas topik mengenai penguatan penegakan hukum keimigrasian dalam rangka mendukung pemberlakuan kebijakan bebas visa kunjungan wisata dalam kaitan dengan era MEA. Dijelaskan bahwa MEA adalah visi ASEAN 2020 yaitu integrasi ekonomi 10 negara ASEAN. Perlu diketahui bahwa pemerintah telah mengeluarkan regulasi dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional pada umumnya dan jumlah kunjungan wisatawan pada khususnya, yaitu Peraturan Presiden RI Nomor 104 Tahun 2015 dimana diberikan kemudahan untuk warga negara dari 75 negara untuk masuk wilayah Indonesia  dimana dibebaskan dari kewajiban memiliki visa kunjungan termasuk dalam rangka wisata dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat. Adapun untuk negara ASEAN  tertap berlaku Peraturan Presiden NOMOR 43 Tahun 2011 dimana diberikan kemudahan untuk warga negara dari negara ASEAN untuk masuk wilayah Indonesia  dimana dibebaskan dari kewajiban memiliki visa untuk melakukan kunjungan singkat. Dampaknya jumlah warga negara asing yang masuk pasti akan bertambah banyak, untuk itu segenap jajaran Imigrasi dituntut untuk menguatkan pengawasan dan penegakan hukum dan meminimalisir pelanggaran keimigrasian.

IMG_1466

Pada sesi II oleh Kepala Bidang Intelejen, Penindakan, Sistem Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dibahas penegakan hukum keimigrasian, dimana dibahas mengenai persiapan-persiapan yang dianggap perlu untuk menyambut era MEA, dijelaskan bahwa dalam penegakan hukum Keimigrasian harus menempatkan segala permasalahan/pelanggaran hukum dan peraturan Keimigrasian yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dijelaskan bahwa penegakan hukum keimigrasian bisa secara eksternal yaitu penegakan hukum terhadap objek hukum keimigrasian baik terhadap WNA/WNI yang melanggar peraturan keimigrasian, dan juga secara internal yaitu penegakan terhadap subjek hukim keimigrasian yakni pelaku/aparat penegakan hukum itu sendiri dalam rangka pembinaan personil keimigrasian. Beberapa hal yang dipandang perlu ditingkatkan seperti perlu diterbitkannya peraturan menteri sebagai regulasi teknis tentang pengawasan keimigrasian, penyusunan SOP tentang pelaksanaan dan efektifitas tim pengawasan orang asing, optimalisasi/implementasi aplikasi pelaporan orang asing, dan sinergitas instansi yang terkait dalam pengawasan orang asing.

Pada sesi III oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dibahas target kinerja di mana ditekankan optimalisasi pelaksanaan tugas keimigrasian, yaitu penguatan pelayanan keimigrasian, pembentukan dan penguatan Tim Pengawasan Orang Asing (TIM PORA), dan peningkatan penegakan hukum keimigrasian. Diharapkan dengan optimalisasi tersebut kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian akan semakin meningkat. Untuk itu seluruh jajaran imigrasi dituntut untuk senantiasa semangat meningkatkan kapasitas, kualitas, integritas dan senantiasa saling bersinergi dan berkoordinasi untuk mewujudkan optimalisasi tujuan, visi dan misi keimigrasian, serta untuk mengawal penegakan hukum nasional dalam hal ini hukum keimigrasian dalam menyambut era globalisasi dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).