Mukomuko – Humas Kanim BKL (11/03/2019). Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Bengkulu dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu mengukuhkan 49 TIMPORA tingkat kecamatan dan tingkat Kab. Mukomuko.
8 TIMPORA tingkat kabupaten Mukomuko terdiri dari Kesbangpol Kab. Mukomuko, Kemenag Kab. Mukomuko, Kadin Dukcapil Kab. Mukomuko, Kadin PMPR dan Tenaga Kerja Kab. Mukomuko, Kejari Kab. Mukomuko, Intelkam Polres Kab. Mukomuko, Intel kodim 0428 Kab. Mukomuko dan Badan Intelejen Negara Kab. Mukomuko serta Timpora tingkat Kecamatan Kab. Mukomuko terdiri dari 15 kecamatan, 15 Kepala KUA, 9 Kapolsek dan 2 Danramil.
Dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan Pengukuhan dan Rapat TIM PORA, Wakil Bupati Haidir S.IP. bahwa timpora untuk tingkat kabupaten telah lama dijalankan, dan sekarang lebih diperinci ke tingkat kecamatan. “saya berharap melalui timpora ini terjalin koordinasi dalam penyampaian informasi dalam bentuk pelaporan terkait keberadaan dan kegiatan orang asing di Kabupaten Mukomuko khususnya yang bertempat tinggal di kecamatan”.

Selanjutnya sambutan dan pembukaan pengukuhan dibuka oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu Esti Winahyu Trihandayani yang kemudian menjelaskan bahwa peran serta Kanwil Kemenkumham Bengkulu dalam pengawasan orang asing dilaksanakan oleh kanim bengkulu, baik yang datang untuk bekerja, mengunjungi keluarga, wisata dan lain-lain sesuai dengan keperluan sesuai dengan perizinan yang diberikan. Namun karena luasnya wilayah kerja Kantor Imigrasi Bengkulu, pengawasan ini tidak bisa dilaksanakan oleh Imigrasi Bengkulu sendiri. Diperlukan sinergitas dan kolaborasi antar instansi terkait lainnya. 
Pemerintah dengan PP Nomor 21 Tahun 2016 memberikan Bebas Visa Wisata kepada 169 Negara untuk berkunjung ke Indonesia. Hal ini diharapkan dapat menumbuhkan laju perekonomian melalui masuknya investasi asing. Namun, harus disadari hal ini akan menimbulkan dampak seperti masuknya ideologi dan budaya asing yang tidak sejalan dengan pancasila, tindakan kejahatan transnasional dan hal lainnya termasuk peningkatan jumlah pencari suaka(pengungsi).
Pembentukan TIMPORA bertujuan untuk mendapatkan pengawasan orang asing secara sinergis, kolaboratif dan komprehensif antara seluruh Kementerian/Lembaga/Pemprov/Pemkot dan Pemkab terhadap keberadaan orang asing di wilayah kerja masing2 sesuai dengan UU yang menjadi dasar hukum dalam pengawasan tersebut.

Kepala Divisi Keimigrasian Kemenkumham Bengkulu juga menyampaikan, “Meskipun tidak terlalu banyak orang asing yang datang ke Provinsi Bengkulu khususnya di Kabupaten Mukomuko, namun kita tetap harus melakukan penguatan pengawasan sebagai upaya antisipasi dengan bersinergi guna mengawasi keberadaan orang asing yang masuk wilayah bengkulu”.
Beliau juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Pemkab Mukomuko yang mendukung dan mensukseskan acara Keimigrasian di Kab. Mukomuko. (EDM/THM)