Bengkulu – Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bengkulu, Rabu (4/12) pagi, mengukuhkan Tim Pengawas Orang Asing (TIMPORA) Tingkat Kecamatan dan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing se-Kabupaten Rejang Lebong, di Ruang Pola Setdakab Rejang Lebong.
Pengukuhan TIMPORA dilakukan oleh Wakil Bupati Rejang Lebong (Iqbal Bastari) didampingi oleh Kepala Divisi Keimigrasian (M. Adnan), Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu (Samsu Rizal) serta dihadiri oleh FKPD, Camat serta diikuti oleh TIMPORA Kecamatan. Usai pengukuhan Tim Pora tingkat kecamatan dilanjutkan dengan penyematan Topi TIMPORA dan penandatanganan Piagam pengukuhan TIMPORA Tingkat Kecamatan Kabupaten Rejang Lebong yang dilakukan oleh Wakil Bupati Rejang Lebong dan Kepala Divisi Keimigrasian, serta dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi TIMPORA Kabupaten Rejang Lebong.

Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing Tingkat Kecamatan Kabupaten Rejang Lebong bertujuan agar pengawasan orang asing secara sinergitas, kolaboratif dan komprehensif antara seluruh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kota terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan UU yang menjadi dasar hukum K/L/Pemda dalam bekerja.

Dalam sambutan pada pembukaan kegiatan pengukuhan tersebut, Kepala Divisi Keimigrasian menyampaikan bahwa kerjasama antar anggota dapat berjalan dengan baik sehingga diperoleh Provinsi Bengkulu khususnya Kabupaten Rejang Lebong yang bebas pelanggaran keimigrasian. Karena pengawasan keimigrasian tidak bisa dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi sendiri.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu melalui Kantor Imigrasi Kelas I Bengkulu membentuk TIMPORA Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Rejang Lebong. Karena Kecamatan merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan dan pengawasan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sehingga perlu kiranya diberikan tugas untuk turut serta mengawasi aktifitas baik melihat atau menemukan atau mengetahui kegiatan orang asing yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma maka patut untuk dilaporkan dan berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi.