PENGARAHAN KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN DAN KEPALA BAGIAN UMUM KANWIL KEMENKUMHAM BENGKULU MENGENAI BINDALWASNIS DAN…

Dikirim oleh Imigrasi Bengkulu pada Senin, 07 Oktober 2019

Bengkulu, Senin 07 September. Dalam rangka menegakkan kedisiplinan ASN, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu mengadakan Pengarahan Mengenai Pembinaan Pengendalian dan Pengawan Teknis (Bindalwasnis) dan Disiplin Pegawai bertempat di Aula Media Center Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu. Pengarahan dipandu langsung oleh Kepala.Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samsu Rizal dan sebagai Narasumber Kepala Divisi Keimigrasian M. Adnan dan Kepala Bagian Umum Pungka Marudut Sinaga. Pengarahan tersebut membahas beberapa peraturan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Dispilin Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS; dan
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Sanksi Administratif Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM .

Pengarahan oleh Kepala Divisi Keimigrasian dengan tegas menyatakan bahwa agar setiap pegawai harus mentaati peraturan yang ada. “Pegawai harus mentaati semua peraturan yang berlaku terutama masalah kedisiplinan pegawai, jika melakukan pelanggaran seperti yang tertuang dalam Peraturan tersebut bisa dikenakan sanksi sesuai kriteria yang ada”. Kepala Divisi Keimigrasian juga menambahkan bahwa dalam melaksanakan pelayanan Keimigrasian kepada masyarakat, agar tetap mengacu kepada standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM R.I, sehingga dalam memberikan pelayanan Keimigrasian kepada Masyarakat dapat diberikan yang terbaik, sehingga kita bisa mewujudkan WBK dan WBBM menuju Zona Integritas. Kemudian mengenai WBK/WBBM seluruh pegawai jajaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu harus memahami apa yang dimaksud dengan WBK/WBBM. Semua unsur pegawai baik PNS atau pun PPNPN dituntut untuk mengerti akan pengartian dan esensi dari WBK/WBBM agar terciptanya Zona Integritas di lingkungan Kantor dan predikat WBK/WBBM tersebut dapat diraih.


Kepala Bagian Umum, Pungka Marudut Sinaga juga menambahkan bahwa sesungguhnya komitmen dan integritas dari Aparatur Sipil Negara ini adalah modal dasar yang harus ditegakkan, karena komitmen dan integritas ini merupakan salah satu kunci dalam penerapan disiplin, didukung dengan pengetahuan tentang hukuman disiplin dan jenis pelanggaran hukum disiplin hingga penjatuhan hukumannya diharapkan dapat mengurangi tingkat pelanggaran.