Untuk mewujudkan pelayanan keimigrasian yang bersih, efisien, efektif dan tidak diskriminatif, serta mendukung upaya pemerintah dalam menghilangkan pungutan liar di seluruh instansi pemerintah, maka Direktorat Jenderal Imigrasi mengambil langkah melakukan penertiban dalam layanan  Keimigrasian, baik itu layanan permohonan Paspor RI, pemberian atau perpanjangan izin tinggal orang asing dan pelayanan keimigrasian lainnya.

img20161108094622

Pelayanan Paspor RI di Kantor Imigrasi Bengkulu

Hal tersebut ditegaskan melalui Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1933.PR.07.04 tanggal 07 Nopember 2016 tentang Penertiban Dalam Layanan Keimigrasian, yang antara lain intinya bahwa layanan keimigrasian harus dilaksanakan dengan profesional, akuntabel, sinergi, transparan, inovatif, tepat waktu, tepat biaya, tepat persyaratan, sederhana, tidak berbelit  dan bebas pungutan liar. Penyelenggaraan layanan keimigrasian dilaksanakan berbasis perorangan diatur sedemikian rupa berdasarkan urutan dengan nomor antrian sedapat mungkin first ini first out. Dilarang melakukan diskriminasi layanan dengan mendahulukan, menunda, mempercepat karena alasan pungutan, hadiah, pemberian dalam bentuk apapun. Terhadap penyandang disabilitas, lanjut usia, wanita hamil dan ibu menyusui dapat diberikan layanan prioritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak diperbolehkan lagi ada biro/pengurus jasa keimigrasian yang melakukan kegiatan di Kantor Imigrasi, izin operasi biro/pengurus jasa keimigrasian yang selama ini telah diterbitkan dinyatakan dicabut dan dinyatan tidak berlaku.