Kegiatan Pengawasan Keimigrasian kepada TKA oleh Petugas Kantor Imigrasi Bengkulu

Untuk mendukung perekonomian nasional melalui peningkatan investasi, perlu dilaksanakan penyederhanaan dalam proses penerbitan Visa dan Izin Tinggal bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia. Dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, maka tanggal 29 Juni 2018 telah ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Visa dan Izin Tinggal Bagi Tenaga Kerja Asing.

Yang jadi penekanan utama dalam regulasi baru ini bahwa setiap TKA di Indonesia wajib mempunyai Visa Tinggal Terbatas (VITAS) untuk bekerja. Vitas diajukan oleh Pemberi Kerja TKA atau Calon TKA melalui permohonan kepada Menteri (Hukum dan HAM) atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, dengan mengisi data secara elektronik melalui TKA Online (sistem online pelayanan TKA berupa aplikasi teknologi informasi berbasis web untuk memberikan pelayanan kepada Pemberi Kerja TKA). Permohonan Vitas ini sekaligus menjadi permohonan Itas.

Pemberian Vitas bagi calon TKA dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi pada Perwakilan RI. Mekanismenya yaitu Pejabat Imigrasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi akan menerima notifikasi (pemberitahuan secara elektronik atas penggunaan TKA yang telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar) dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk dapat memproses Surat Persetujuan Visa (SPV). Pejabat Imigrasi mengirimkan perintah pembayaran biaya SPV, Vitas, Izin Masuk Kembali (IMK) dan Jasa Penggunaan Teknologi SIMKIM kepada Permberi Kerja TKA atau calon TKA melalui surat elektronik (surel). Pejabat Imigrasi melakukan pemeriksaan pencegahan dan penangkalan (Cekal) setelah dilakukan pembayaran, kemudian dilakukan penelitian latar belakang calon TKA. Pejabat Imigrasi menerbitkan SPV yang diteruskan melalui surel atau Aplikasi Visa Online ke Perwakilan RI yang ditembuskan kepada Pemberi Kerja TKA atau calon TKA yang berada di luar negeri, dengan memerintahkan calon TKA datang ke Perwakilan RI paling lama 60 hari setelah menerima SPV dengan membawa Paspor Kebangsaan. Pejabat Imigrasi di Perwakilan RI akan memeriksa ulang daftar Cekal dan penelitian ulang latar belakang calon TKA. Pejabat Imigrasi kemudian menandatangani Vitas, lama tinggal (length of stay) pada Vitas didasarkan pada jangka waktu yang tercantum pada notifikasi namun tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun.

Pemberian ITAS dilaksanakan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) tertentu dan akan dilayani di konter pemeriksaan khusus. Pejabat Imigrasi di TPI akan menyelesaikan pemberian ITAS Calon TKA, memberikan tanda masuk berbentuk stiker yang memuat data TKA sekligus ITAS dan IMK, kemudian memberikan ITAS Elektronik melalui mekanisme pengambilan data biometrik yang dikirimkan secara elektronik melalui SIMKIM kepada Pemberi Kerja TKA, Calon TKA, Divisi Keimigrasian, dan Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal TKA.

Perpanjangan ITAS diajukan sebelum masa berlaku ITAS habis. Jangka waktu lama tinggal perpanjangan ITAS diberikan berdasarkan jangka waktu kerja dan paling lama 2 (dua) tahun untuk setiap kali perpanjangan dengan keseluruhan lama tinggal tidak melebihi 6 (enam) tahun. Permohonn perpanjangan ITAS diajukan oleh Pemberi Kerja TKA atau TKA melalui permohonan ke Menteri (Hukum dan HAM) atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, dengan mengisi data secara elektronik melalui TKA Online yang terintegrasi dengan SIMKIM. Pejabat Imigrasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi akan menerima notifikasi dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk memproses perpanjangan ITAS, kemudian notifikasi tersebut diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian dan Kepala Kantor Imigrasi yang menerbitkan ITAS TKA, sekaligus dikirimkan informasi secara elektronik kepada Pemberi Kerja TKA dan TKA melalui SIMKIM untuk datang ke kantor imigrasi dengan membawa paspor kebangsaan yang masih berlaku. Pejabat Imigrasi pada Kantor Imigrasi menerima paspor TKA dan menyerahkan tanda terima permohonan sekaligus kode billing Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Perpanjangan ITAS, IMK dan biaya jasa penggunaan teknologi SIMKIM kepada Pemberi Kerja TKA atau TKA. Lalu Pejabat Imigrasi memeriksa Daftar Cekal, melakukan wawancara dan pengambilan Data Biometrik. Kantor Imigrasi kemudian menerbitkan ITAS Elektronik sekaligus dengan IMK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan pembayaran.

Perpanjangan ITAS keempat dan seterusnya diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi berdasarkan persetujuan Kepala Kantor WIlayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian yang dikirimkan secara elektronik melalui SIMKIM.

Perpanjangan ITAS dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun atau ITAS TKA dari negara calling visa diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi berdasarkan persetujuan Kepala Kantor WIlayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian dan Direktur Jenderal Imigrasi yang dikirimkan secara elektronik melalui SIMKIM.