Rapat TIMPORA Kecamatan Taba Penanjung

Untuk melaksanakan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing secara efektif, intensif dan terkoordinasi, Kantor Imigrasi Bengkulu di tahun 2017 telah melakukan beberapa kegiatan pembentukan dan rapat serta operasi gabungan bersama Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di seluruh wilayah kerjanya yang meliputi seluruh provinsi Bengkulu.

Dan untuk melaksanakan amanat UU Nomor 6 Tahun 2011 Tahun 2016 tentang Keimigrasian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 3013 tentang Peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keimigrasian, bahwa Tim Pengawasan Orang Asing dibentuk sampai tingkat Kecamatan, Kantor Imigrasi Bengkulu pada tanggal 23 Agustus 2017 telah melakukan kegiatan pembentukan dan rapat TIMPORA tingkat Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, dan tanggal 24 Agustus 2017 melakukan pembentukan dan rapat TIMPORA di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara. Kegiatan TIMPORA dilaksanakan di kedua Kecamatan tersebut mengingat konsentrasi keberadaan dan kegiatan orang asing paling banyak berada di kedua wilayah kecamatan tersebut.

Rapat TIMPORA Kecamatan Ketahun

Dalam kegiatan Rapat membahas tentang koordinasi dan komunikasi diantara anggota Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kecamatan Taba Penanjung dan Kecamatan Ketahun yang terdiri dari unsur instansi-instansi terkait, yaitu dari Kantor Imigrasi, Kepolisisan Sekstor, Komando Rayon Militer, Pemerintah Kecamatan, serta Kelurahan atau Pemerintah Desa. Masing-masing anggota memberi masukan, pendapat dan informasi terkait keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kecamatan tersebut. Kegiatan tersebut dihadiri juga oleh pejabat dan pegawai dari Divisi Keimigrasian Kantor Wilayaha Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu. Diharapkan dengan pembentukan dan rapat TIMPORA tersebut, dapat mengintensifkan dan koordinasi yang kuat antar instansi terkait untuk pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing, baik TKA, maupun orang asing yang datang dengan tujuan lainnya, demi keamanan negara yang berkedaulatan dan terpatuhinya peraturan yang berlaku.