img_5035Pelayanan publik belakangan ini dituntut untuk semakin transparan, cepat, nyaman dan bebas dari pungutan liar serta birokrasi yang berbelit-belit. Hal tersebut juga menjadi prioritas pembangunan jaman era Presiden Joko Widodo yang gencar menegakkan pemerintahan dan penegakan hukum yang bersih dan mengayomi seluruh lapisan masyarakat. Kementerian Hukum dan HAM yang membawahi beberapa Eselon 1 yang merupakan unit yang langsung melayani masyarakat termasuk Direktorat Jenderal Imigrasi, bertekad untuk mendukung program pemerintah tersebut dengan beberapa program yang diharapkan membawa perubahan yang signifikan dalam reformasi pemerintahan.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah gerakan pelayanan publik yang bersih di Direktorat Jenderal Imigrasi, seperti dalam hal pelayanan Paspor RI, Perpanjangan Izin Tinggal Orang Asing, Penegakan Hukum Keimigrasian dan pelayanan Keimigrasian lainnya.
img_5053Pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016 Kantor Imigrasi Bengkulu dikunjungi oleh Tim Pemantau Gerakan Empati Paspor dan Penegakan Hukum, yaitu Kepala Pusat Data dan Informasi, bapak Drs. Agusta Konsti Embly, SH., Dipl.DS., MA. dan staf, melihat pelayanan masyarakat di Kantor Imigrasi Bengkulu. Tim Pemantau melihat proses pelayanan Paspor RI dan upaya-upaya penegakan hukum di Kantor Imigrasi Bengkulu, berkaitan dengan gerakan empati kepada masyarakat. Hadir juga Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, bapak Dewa Putu Gede, SH., Bc.IP. dan Kepala Divisi Keimigrasian, bapak Drs. Amirullah, MH. Sementara itu Kepala Kantor Imigrasi Bengkulu, bapak Rafli, SH. memberikan informasi tentang hal-hal yang telah dilaksanakan di Kantor Imigrasi Bengkulu untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima, seperti kegiatan sapaan petugas Imigrasi kepada pemohon setiap pagi, permohonan sesuai nomor antrian, layanan SMS Gateway, Indeks Kepuasan Masyarakat, Pengaduan Masyarakat, layanan informasi keimigrasian seperti website dan kiosk Informasi yang ada di ruang pelayanan. Tak lupa dijelaskan juga kegiatan-kegiatan penegakan hukum keimigrasian yang telah dan akan dilaksanakan, dan kegiatan-kegiatan keimigrasian lainnya.