IG

Ilustrasi penanganan imigran gelap

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno LP Marsudi, menjelaskan beberapa hal yang menurutnya bisa menjadi cara untuk menyelesaikan permasalahan migrasi, penyelundupan manusia dan juga kejahatan transnasional.

“Pertama, BP harus mampu mengendalikan kondisi jika suatu saat terjadi keadaan yang darurat seperti kasus migrasi besar-besaran di Laut Andaman tahun lalu. Aspek kemanusiaan harus menang dari segala tekanan dan situasi yang ada dan Indonesia tidak akan membiarkan kasus seperti tersebut terjadi lagi. Indonesia saat itu memang menerima banyak imigran, namun tantangan saat ini lebih besar sehingga Indonesia tidak bisa berjuang sendirian,” kata Retno, saat membuka Bali Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Person And Related Transnational Crime ke VI atau Bali Process (BP), Rabu, 23 Maret 2016 di BICC, Nusa Dua, Bali.

Oleh karena itu, kata Retno, BP harus menghasilkan mekanisme khusus yang bisa membuat para negara anggota BP bekerja mengatasi krisis secara kolektif. Ia mengingatkan akan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang efektif serta pembangunan mekanisme yang membuat BP secara langsung menangani situasi darurat yang ada.

“Yang kedua adalah BP harus memperkuat mekanisme penegakan hukum, mengingat kasus penyelundupan manusia dan perdagangan masusia adalah kasus yang memiliki jaringan dengan kejahatan transnasional lainnya. Kita harus menyeimbangkan hukum yang ada dengan upaya pelindungan koban dan respon kemanusiaan. Untuk sukses melakukan semua hal itu, BP harus meningkatkan kordinasi dan kerja sama yang selama ini dilakukan mulai dari kontrol perbatasan hingga korporasi keamanan maritim,” ucap dia.

Retno juga menegaskan, BP harus mencari solusi terbaik yang tidak akan mengganggu atau merugikan negara lainnya dan memastikan komitmen dunia internasional untuk mendukung upaya penyelesaian konflik kemanusiaan.

“Diperlukannya kerja sama antara negara asal, negara transit dan negara penerima para migran atau pencari suaka. Yang terakhir adalah BP harus mampu berkontribusi untuk menyelesaikan akar permasalahan yang menyebabkan krisis pengungsi atau migrasi termasuk melakukan kampanye penolakan terhadap tindak kriminal, pelaku penyelundupan dan perdagangan manusia,” ucap dia.

(VIVA.co.id/Endah Lismartini, Rebecca Reifi Georgina)