Pelayanan Paspor di Kantor Imigrasi Bengkulu

Dalam rangka mendukung arah kebijaksanaan pemerintah menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, Kementerian Hukum dan HAM melakui Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai penyelenggara pelayanan publik di bidang keimigrasian berupaya melakukan pemangkasan birokrasi dalam penerbitan paspor yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan masyarakat.

Oleh karena itu sebagai bentuk dukungan terhadap arah kebijaksanaan pemerintah dilakukan penyederhanaan tahapan birokrasi dalam penerbitan penggantian paspor biasa melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM).

Untuk itu Menteri Hukum dan HAM melalui Surat Edaran Nomor : M.HH-07.UM.01.01 Tahun 2017 tentang Pemberian Kemudahan Prosedur dan Parsyaratan Penggantian Paspor Biasa menegaskan untuk :

–    hanya mensyaratkan paspor lama dan Kartu tanda Penduduk (KTP)untuk permohonan penggantian paspor biasa 48 atau 24 halaman yang diterbitkan di dalam negeri sejak tahun 2009;

–    verifikasi data melalui pengambilan 2 (dua) sidik jari pemohon yang terekam dalam SIMKIM;

–    menyelesaian proses penggantian dan penyerahan paspor paling lama pada hari kerja berikutnya setelah dilakukan pembayaran;

–    menyediakan booth pelayanan yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan dan antrian khusus untuk mendukung kelancaran proses penggantian paspor.

Ketentuan tersebut di atas tidak berlaku untuk penggantian paspor karena hilang, rusak, atau perubahan nama/tanggal lahir.